Buruknya Pengawasan Konstruksi Bangunan dari PUPR

Tiga peristiwa mengenai rusaknya konstruksi bangunan yang terjadi di Ibu kota Jakarta dinilai buruknya bidang pengawasan konstruksi bangunan, dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian BUMN.

Minggu lalu, Tim ahli dari Lembaga EmrusCorner juga melakukan analisis dan sangat persuasif mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan menajemen konstruksi di Indonesia.

Hal ini tak lain agar pihak-pihak yang bertanggungjawab, misalnya Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN, melakukan langkah-langkah antisipatif dan atau evaluasi terhadap seluruh konstruksi yang akan dikerjakan, sedang dibangun, dan yang sudah selesai.

Oleh sebab itu, Lembaga EmrusCorner menilai yang paling bertanggungjawab atas kegagalan manajemen konstruksi dari tiga peristiwa di atas yaitu dua menteri yaitu, Menteri PUPR dan Menteri BUMN.

“Sangat sulit diterima akal sehat bilamana ke depan kedua menteri ini menciptakan argumentasi sebagai tindakan “cuci tangan” untuk menghindari tanggung jawab,” tegas Emrus.

Mengingat imbuhnya, ketiga peristiwa ini sangat berdekatan. Dan ini menunjukkan kedua Menteri tidak melakukan fungsi pengawasan yang memadai.

Karena itu, menurutnya, sangat wajar kedua Menteri sejatinya secara satria dan dalam waktu sesingkat-singkatnya meminta maaf kepada keluarga korban dan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Setelah pernyataan maaf, lanjut dia, saat itu juga kedua Menteri sebaiknya meletakkan jabatannya, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban publik.

Baca Juga : Persyaratan dalam Pembangunan

“Jangan menambah beban politik Presiden dengan menunggu reshuffle. Ini tidak baik,” pesannya.

“Bilamana kelak ada masalah pelanggaran hukum yang terkait dnegan jabatan kedua menteri, biarkan aparat hukum bekerja secara netral dan professional,” ujarnya lebih lanjut.

Apalagi kata dia, sudah jamak analisis dari pakar konstruksi yang menjelaskan bahwa manajemen konstruksi tidak berjalan semestinya. Bahkan ada yang mempertanyaan bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi tersebut.

Untuk itu pula ia menilai KPK perlu turun untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam bidang konstruksi berjalan dengan baik atau terjadi kemungkinan kong kalikong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *