Pemerintah Didesak Segera Terbitkan PP Keinsinyuran

Mengingat telah terjadi insiden kecelakaan terkait struktur dan konstruksi bangunan di Bursa Efek Indonesia, pemerintah didesak segera mempercepat penerbitan PP sebagai tidak lanjut dari UU tentang Keinsinyuran Nomor 11/2014 agar kejadian-kejadian serupa dapat dihindarkan dan disikapi dengan langkah-langkah yang terukur dan teregulasi.

Sesuai amanat UU Keinsinyuran, kata Heru, PP akan memiliki perangkat untuk mengatur hal-hal diantaranya insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran harus terdaftar.

 

“PII menyarankan agar pemerintah lebih mempercepat penerbitan PP (Peraturan Pemerintah). PP sebagaimana amanat UU, akan memungkinkan UU Keinsinyuran diimplementasikan dalam praktik keseharian,” ujar Wakil Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto dalam pernyataan persnya. Selasa(16/1/2018).

Terkait dengan ambruknya lantai mezzanine gedung BEI di Jakarta, menurut Heru Persatuan Insinyur Indonesia (PII) sangat prihatin atas kejadian ini dan berharap para korban mendapat penanganan yang maksimal sehingga dapat segera pulih kembali.

Baca Juga : Bagian-Bagian Bangunan Konstruksi

PII akan melakukan penyelidikan dan analisis terhadap seluruh aspek bangunan mulai dari desain, pelaksanaan konstruksi sampai dengan pemanfaatannya.

Untuk bisa terdaftar insinyur harus memenuhi standar kompetensi tertentu. Insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran harus menaati kode etik keinsinyuran dan memenuhi standar keinsinyuran.

“Pelanggaran terhadap kode etik dan standard keinsinyuran akan dikenakan sanksi. PP ini akan memberikan perlindungan terhadp pengguna jasa keinsinyuran dan masyarakat sebagai pemanfaat, sekaligus terhadap profesi insinyur berupa hukum positif,” kata Heru.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *