Pencegahan Kecelakaan Konstruksi

Pemerintah membuat langkah mendasar untuk mengatasi kasus kegagalan bangunan dan konstruksi yang selama ini terjadi secara beruntun dengan merekomendasikan pemeriksaan bangunan dan perbaikan prosedur operasi. Selain itu, juga membentuk Komite Keselamatan Konstruksi (K3). Dari kasus-kasus kegagalan bangunan dan konstruksi diperlukan perbaikan kebijakan dan prosedur. Kegagalan kebanyakan terjadi dalam tahap konstruksi seperti jatuhnya sambungan Light Rail Transit (LRT).

Pembentukan K3 dari tingkat pusat sampai daerah sebaiknya melibatkan ahli ergonomik, kesehatan kerja, konstruksi, dan permesinan. Selain itu, komite juga harus memfasilitasi peningkatan keterampilan para pekerja konstruksi. Selama ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur sudah memperingatkan, kecelakaan karena kurangnya tenaga terampil dan berpengalaman.

SDM pekerja konstruksi perlu pelatihan dan sertifikasi. Sampai tahun 2017 baru 150.000 tenaga ahli tersertifikasi. Ini mencakup pekerja di semua level baik perencana, pengawas, maupun pelaksana proyek. Idealnya, jumlah tenaga ahli konstruksi tersertifikasi 500.000 hingga 750.000. Inilah tantangan krusial pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :  Tips Memilih Jasa Konstruksi Baja Ringan

Setiap pelaksana proyek infrastruktur perlu program pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang praktis. Perlu juga diberi pengetahuan praktik-praktik internasional dalam bidang keselamatan kerja terkait manajemen kualitas dan produktivitas. Pekerja perlu modul pembelajaran tentang kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak jarang karena human error. Sumbernya bisa beban kerja yang berlebihan, tidak ada prosedur keamanan, dan peralatan yang minim. Pekerja bisa kelelahan luar biasa.

Faktor kesalahan manusia sering dituding penyebab kecelakaan kerja konstruksi. Akar persoalannya, sistem dan tata kelola ketenagakerjaan konstruksi yang masih bermasalah seperti kurang perhatian pada pekerja garis depan. Contoh, teknisi pengelasan, operator material handling, operator crane, teknisi tiang pancang, dan pekerja pemasok logistik. Beban kerja dan hak-hak normatif karyawan garis depan tersebut belum dikelola sesuai dengan tantangan zaman.

Proyek infrastruktur yang kebanyakan diburu target penyelesaian perlu tata kelola jam kerja atau shift system yang baik bagi para pekerja. Pembagian shift perlu memperhatikan varian antara beban kerja karyawan garis depan dan kondisi lingkungan lokasi proyek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *